Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Versi Word Sesuai Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019

Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Peratutan Menteri tersebut sangat ditunggu-tunggu terutama oleh pelaku pengadaan, sebagai dasar pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 ditetapkan pada 20 Maret 2019 dan diundangkan pada 25 Maret 2019. Mengingat Standar Dokumen Pengadaan masih dalam bentuk pdf, maka saya melakukan perubahan (convert) dalam bentuk word tanpa melakukan perubahan terhadap isinya. Hal ini untuk mempermudah para pelaku pengadaan terutama Pokja Pemilihan untuk melakukan penyesuaian Standar Dokumen Pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

Berikut Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 beserta lampirannya dalam bentuk word:

  1. Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi
  2. Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi
  3. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan Jasa Konsultansi
  4. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
  5. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum Jasa Konsultansi
  6. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum Pekerjaan Kontruksi
  7. COVER Jasa Konsultansi
  8. COVER Pekerjaan Konstruksi
  9. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan Jasa Konsultansi
  10. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
  11. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum Jasa Konsultansi
  12. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
  13. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan Jasa Konsultansi
  14. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Lumsum Pekerjaan Konstruksi
  15. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum Jasa Konsultansi
  16. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
  17. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Waktu Penugasan Jasa Konsultansi
  18. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
  19. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Lumsum Jasa Konsultansi
  20. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum Pekerjaan Konstruksi
  21. Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan Jasa Konsultansi
  22. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
  23. Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum Jasa Konsultansi
  24. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
  25. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum Pekerjaan Konstruksi
  26. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
  27. Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 (word)
  28. Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 (pdf)

14 thoughts on “Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Versi Word Sesuai Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019

  1. Terima kasih infonya pak. Kalau untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi sudah ada standar dokumen pemilihannyakah pak?

  2. Mohon pencerahannya pak, saya ingin meminta bantuan bapak untuk pemahaman tentang Perpres 54 Tahun 2010 pasal 87 ayat 2 tentang pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal; dan tersedia anggaran.
    Dalam pemahaman saya ayat 2 tersebut dipakai untuk pekerjaan tambah dan merubah nilai kontrak awal.pekerjaan tambah kurang yang mengalami pergeseran volume pekerjaan walaupun melebihi 10% tidak menjadi acuan dari ayat tersebut. Sedangkan pemahaman BPK ayat itu untuk dipakai untuk pekerjaan tambah kurang walaupun tidak menambah anggaran. Mohon penjelasannya. Terima kasih

    1. @Hedrik Wagia
      Yang dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) Perpres nomor 54 Tahun 2010 beserta semua perubahannya ialah:
      1. Jika terjadi pekerjaan tambah yang menyebabkan adanya penambahan nilai kontrak, maka penambahan nilai kontrak tersebut maksimal 10% dari nilai kontrak awal. Penambahan nilai kontrak ini juga harus memerhatikan ketersediaan anggaran daalam DPA/DIPA.
      2. 10% yang dimaksud bukan nilai item pekerjaan yang diadendum tetapi jumlah penambahan nilai kontrak dari jumlah kontrak awal.
      Contoh:
      Pagu anggaran pekerjaan senilai Rp 1 Miliar dengan nilai kontrak Rp900 juta. Dengan demikian, sisa anggaran yang ada dalam rekening kegiatan tersebut Rp 100 juta.
      Jika ada adendum yang menyebabkan bertambahnya nilai kontrak, maka penambahan tersebut paling tinggi 10% dari Rp 900 juta yaitu senilai Rp 90 juta. Hal ini dimungkinkan karena masih ada ketersediaan anggaran dalam rekening kegiatan dimaksud (Rp 100 juta).
      Demikian pendapat pribadi saya, jika membutuhkan pendapat secara kelembagaan silahkan menyurat resmi ke LKPP RI di Jakarta.

      Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *