Contoh Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha)

Dokumen Pemilihan ini disusun untuk memenuhi permintaan para pelaku pengadaan khususnya Pejabat Pengadaan yang sering menanyakan SDP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi. Oleh karena sampai saat ini (15 April 2019) Kementerian PUPR belum menerbitkan SDP untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi, maka untuk memenuhi permintaan tersebut disusunlah Dokumen Pengadaan ini.

Penyusunan Dokumen Pemilihan telah memerhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2019, serta aturan terkait lainnya. Namun demikian, Dokumen Pemilihan ini masih butuh koreksi dan penyempurnaan.

Dalam penyusunan Dokumen Pemilihan, Pejabat Pengadaan harus memerhatikan hal-hal yang nanti akan menjadi persyaratan. Hal-hal yang dipersyaratkan terdiri dari dokumen:

  1. Penawaran Administrasi;
  2. Penawaran Teknis;
  3. Penawaran Harga;
  4. Pakta Integritas; dan
  5. Formulir Isian Kualifikasi.

Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari:

  1. Surat Penawaran; dan/atau
  2. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:

  1. Data Pengalaman Perusahan;
  2. Proposal Teknis; dan
  3. Kualifikasi Tenaga Ahli.

Dokumen Penawaran Biaya, terdiri dari:

  1. Daftar Keluaran dan Harga;
  2. Surat pernyataan telah mematuhi peraturan perundang-undangan terkait standar remunerasi tenaga ahli; dan

Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha dapat diunduh melalui tautan di bawah ini. Semoga Dokumen Pengadaan ini bermanfaat bagi para Pelaku Pengadaan di Indonesia.

Dokumen Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha (unduh disini)

Contoh Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi

Sejak Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 diterbitkan, banyak pelaku pengadaan yang mempertanyakan tentang Standar Dokumen Pemilihan untuk metode Pengadaan Langsung.  Dalam Permen PUPR tersebut memang hanya mengatur SDP untuk metode Seleksi dan Tender.

Jumlah paket Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi sangat banyak dan tidak boleh terlambat proses pengadaannya hanya karena belum adanya SDP dari Kementerian terkait. Oleha karena itu, Pejabat Pengadaan harus mempunyai inovasi merancang sendiri SDP dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.

Contoh Dokumen Pemilihan ini disusun dengan memerhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2019, serta aturan terkait lainnya. Namun demikian, Dokumen Pemilihan ini masih butuh penyempurnaan.

Bagi rekan-rekan Pejabat Pengadaan yang akan menggunakan Dokumen Pemilihan ini agar memeriksa kembali isinya dan melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan. Semoga Dokumen ini bermanfaat bagi para Pelaku Pengadaan di Indonesia.

Contoh Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi (unduh disini)

Format Kontrak Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 (Gabungan Lumsum dan Harga Satuan)

Format kontrak Pekerjaan Konstruksi saat ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Kali ini saya membuat format kontrak yang menggunakan Surat Perjanjian berdasarkan Permen PUPR tersebut, dengan melakukan beberapa tambahan maupun penyesuaian antara lain pada Pokok Perjanjian, SSUK, SKK, dan SPPBJ.

Format ini digunakan oleh PPK dalam menyusun rancangan kontrak maupun saat pembuatan kontrak dengan Penyedia. Kali ini saya membagikan format kontrak pekerjaan konstruksi dengan Surat Perjanjian yang menggunkana jenis kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Semoga format kontrak ini dapat bermanfaat bagi para pelaku pengadaan. Silahkan diunduh:

  1. Cover
  2. SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)
  3. Surat Perjanjian
  4. SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak)
  5. SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak)
  6. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)